Di tengah berbagai tantangan ekonomi global mulai dari potensi pelambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 mampu mencapai 5,05 persen. Pada Triwulan IV-2023 pertumbuhan tercatat 5,04 persen (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dari triwulan III-2023 yang tumbuh sebesar 4,94 persen.
“Kalau kita lihat dengan angka ini maka angka kita lebih tinggi dari consensus forecast yang pada waktu itu diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 adalah 5,03 persen,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (06/02/2024).
Airlangga mengatakan, capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV-2023 tersebut ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, sektor konstruksi mampu tumbuh sebesar 7,68 persen (yoy) dan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar kedua setelah industri pengolahan yang memiliki capaian sebesar 4,07 persen (yoy).
Pertumbuhan impresif secara full year tahun 2023 juga ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,82 persen (yoy), serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang mencapai 4,40 persen (yoy). Lebih lanjut dari sisi lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan yakni transportasi dan pergudangan sebesar 13,96 persen (yoy). Sedangkan pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) sebesar 9,83 persen (yoy).
Terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB, serta meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi tersebut merupakan implikasi dari upaya yang telah dijalankan pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada triwulan IV-2023 lalu, seperti stimulus sektor perumahan melalui kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penebalan bantuan sosial (bansos) untuk mitigasi El Nino dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia juga terus mengalami penguatan dengan dominasi kontribusi terbesar kepada produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari Pulau Jawa yakni mencapai 57,05 persen. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dicapai oleh Maluku Utara 20,49 persen dan Sulawesi Tengah 11,91 persen, yang ditopang oleh kinerja industri pengolahan logam dasar sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi.
Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara mitra seperti Malaysia (3,77 persen) dan Republik Korea (1,36 persen), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G20 seperti Amerika Serikat (2,5 persen), Perancis (0,9 persen) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (minus 0,3 persen).
Ke depan, prospek perekonomian nasional juga dinilai masih akan memiliki capaian optimal dengan ditunjukkan oleh angka purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia yang terus berada di level ekspansif pada Januari 2024 sebesar 52,9. Hal tersebut memberikan optimisme bahwa geliat ekonomi nasional semakin membaik, dan menjadi modal bagi pencapaian target ekonomi mendatang seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi global.
“Dengan proyeksi yang ada, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2025 seperti IMF masih memprediksi kita di angka 5 persen, kemudian World Bank antara 4,9-5 persen, dan OECD di angka 5,2 persen, jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan di atas pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan berkelanjutan yang diambil menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan walaupun kita menyadari ada risiko-risiko ke depan,” tandas Menko Perekonomian. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/UN)
sumber : setkab.go.id
